JURIDICAL ANALYSIS OF MANAGEMENT OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN
CONTEXT OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN EAST KALIMANTAN
Muhammad Soleh Pulungan
Peneliti Madya Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim
Jl.WR. Mongonsidi Gedung Bappeda-Balitbangda Lt.4 Tenggarong
Alamat email: solehpulungan66@gmail.com HP. 0852.5025.3454.
Abstract
The provinces of East Kalimantan and North Kalimantan are regions with the most populous prisoners in Indonesia. This study aims: 1). What is the regulation of Penitentiary Institutions in terms of Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. 2). What are the characteristics of the level of overcapacity and the fostering system of prisoners at the Penitentiary in East Kalimantan. 3). How is the effort to reduce the violator of the law in overcoming the problem of prison overcapacity. This research method is normative juridical, which focuses on the object of research in the legislation regulation, with a policy case study on the implementation of correctional institutions in East Kalimantan Province. Research result; 1. Based on Law No. 12 of 1995 that the purpose of correcting is to provide guidance to prisoners based on the system, institution, and methods of guidance. However, due to overcapacity it is difficult to provide maximum service, which impacts conflict. 2. The characteristics and density of prisons and detention centers in this area is quite alarming, because prisons have over-capacity (289%), and around (60%) are drug crimes. 3). Efforts to reduce the density of prisoners in prisons include; make a prisoner coaching program more flexible, reduce the time to undergo criminal justice with a good work through (system good time allowance) which is a prisoner formation program inside and outside the correctional institutions provided by the government or social institutions.
Keywords: Prison, inmate, law, criminal.
Abstrak
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi daerah dengan penghuni penjara terpadat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: 1). Bagaimanakah pengaturan Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyakatan. 2). Bagaimanakah karakteristik tingkat overkapasitas dan system pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Timur. 3). Bagaimana upaya menurunkan pelaku pelanggaran hukum dalam mengatasi permasalahan overkapasitas penjara. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada obyek penelitian Peraturan Perudang-undangan, dengan studi kasus kebijakan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Penelitian; 1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan. Akan tetapi akibat terjadinya overkapasitas sulit untuk memberikan pelayanan maksimal, yang berdampak terjadinya konflik. 2. Karakteristik dan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan dan Rutan di daerah ini cukup menghawatirkan, karena penjara mengalami over kapasitas mencapai (289%), dan sekitar (60%) merupakan kejahatan narkoba. 3). Upaya untuk mengurangi overkapasitas narapidana di lapas antara lain; membuat program pembinaan narapidana yang lebih fleksibel, pengurangan masa menjalani pidana dengan suatu pekerjaan baik melalui (system good time allowance) yang merupakan program pembinaan narapidana di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial.
Kata Kunci: Penjara, narapidana, undang-undang, kriminal.